Tentang Kami
Selamat datang di Bhaskara Indonesia Maju, sebuah lembaga yang hadir untuk mengawal pengelolaan negara menuju visi Indonesia Emas. Dengan semangat profesionalisme dan integritas, kami berdedikasi untuk menjadi lembaga pengawasan yang kredibel dan terpercaya dalam memastikan tata kelola negara yang transparan, akuntabel, dan berorient.
Profile
Tonizal, S.H.
Tonizal, S.H., lahir di kabupaten empat lawang pada tahun 1982. Ketertarikannya pada dunia organisasi dan politik dimulai sejak usia muda. Pada tahun 1999, ia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) sebagai bagian dari struktur kepengurusan tingkat daerah.
Pada tahun 2004, ia mulai bekerja di PT Bintang Multi Sara dan meniti karier hingga menduduki jabatan sebagai Chief Operating Officer (COO) pada tahun 2011.
Memasuki tahun 2013, Tonizal bergabung dengan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) PERADIN di Pengadilan Negeri Kota Palembang, memperkuat kiprahnya di bidang hukum. Pada tahun 2014, ia mendirikan Rumah Hukum Kota Palembang sebagai wadah pelayanan dan advokasi masyarakat. Pada tahun yang sama, ia juga dipercaya sebagai Kuasa Hukum Kesultanan Darussalam Palembang.
Masih pada tahun 2014, Tonizal bergabung dengan Partai Perindo, dan karier politiknya terus berkembang hingga mewakili Perindo sebagai anggota DPRD posisi Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Empat Lawang pada periode 2019–2024.
Pada tahun 2017, ia turut berperan dalam mengawal Gerakan 212 dan terlibat dalam pengawalan saksi ahli pada gelar perkara di Mabes Polri bersama Dr. Gus Joy Setiawan, yang kemudian melahirkan pendirian ADVOKAT AAN di Masjid Istiqlal DKI Jakarta.
Pada tahun 2018, ia ditunjuk sebagai Penasehat Hukum Lembaga Aliansi Indonesia, dan mengemban tugas tersebut hingga tahun 2024.
surat Keputusan Lembaga Bhaskara Indonesia Maju
Visi
Visi Lembaga Bhaskara Indonesia Maju Pengawasan Korupsi: Menjadi lembaga yang berperan aktif dalam pemberantasan korupsi, mendorong transparansi, dan menciptakan sistem pemerintahan yang bersih serta akuntabel demi tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan bebas dari korupsi.
Misi
- Melakukan pemantauan terhadap kebijakan publik dan penggunaan anggaran negara untuk mendeteksi potensi korupsi.
- Meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya dan dampak korupsi melalui edukasi, kampanye, dan pelatihan.
- Menyediakan ruang aman bagi masyarakat untuk melaporkan tindak pidana korupsi dengan memastikan perlindungan terhadap pelapor.
- Bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk mendukung proses investigasi dan penuntutan kasus korupsi.
- Mendorong penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap sektor pemerintahan dan sektor swasta.
- Melakukan penelitian dan analisis kebijakan untuk memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.
- Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
- Memberantas praktik korupsi disemua sektor pemerintahan dan sektor swasta.
- Mendorong dan berperan serta atas penyelenggaraan pemerintahan maupun swasta yang jujur, bersih dan bebas dari korupsi dalam hal kemajuan pembangunan.
- Membina, memajukan dan mengembangkan anggota menjadi agen pengawasan terhadap jalannya penyelengara pemerintah maupun swasta yang jujur, bersih dan bebas dari korupsi dalam hal kemajuan pembangunan.
- Mendorong pemerintahan Pusat dan Daerah menjadi pemerintah yang jujur, bersih serta bebas KKN.
- Bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara penegak hukum korupsi, seperti : KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, khususnya memberikan laporan dini dan laporan lanjutan.
- Berperan aktif dalam membantu masyarakat yang bermasalah dengan hukum, menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, seminar-seminar tentang hukum, dan bekerjasama dengan penegak hukum dalam hal penegakan supremasi hukum di Indonesia.
- Meningkatkan pengawasan public terhadap pengelolaan Negara.
